Bagaimana Strategi Komunikasi pada Pemerintah di Era Digital?

strategi komunikasi di pemerintahan

Pernahkah kamu berfikir bahwa strategi komunikasi dalam pemerintah itu penting? Bagi kamu yang ingin bekerja di pemerintahan harus paham akan hal tersebut. Hal ini karena strategi komunikasi menjadi salah satu kata kunci dalam mengukur efektifitas  penyampaian sebuah gagasan pemerintah terhadap rakyat untuk tujuan bernegara.

Perlu kamu pahami, telah tercipta paradigma baru komunikasi pemerintah yang mengedepankan inovasi  kreatif responsif kekinian, adaptif terhadap perkembangan era digital. Pernyataan tersebut merupakan jawaban terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas serta membangun  kepercayaan publik (Public Trust) terkait dengan kerja-kerja kementerian dan lembaga pemerintah.

Hal ini disebabkan, karena pola komunikasi di era digital telah menyebabkan arus informasi mengalir dengan deras dan cepat, pola-pola komunikasi linier mulai digantikan dengan pola-pola komunikasi simetris, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan internet semakin mempercepat penetrasi pesan ke dalam berbagai elemen masyarakat.

Urgensi Transformasi Komunikasi Pemerintah

Pergeseran pola komunikasi di era digital telah menjadikan citizen journalism sebagai suatu fenomena baru, komunikasi sekarang bukan lagi two-step communication model, tetapi multi-step communication model, yang memposisikan individu menjadi kekuatan baru yang dapat mempengaruhi opini publik sehingga penyajian materi yang kaya data menjadi yang utama (content is the king).

Jika kita mencermati perkembangan pola komunikasi pemerintah di era digital, telah membawa konsekuensi bahwa  petugas humas  organisasi pemerintah sesungguhnya tidak lagi tunggal, namun seluruh pegawai di organisasi pemerintah harus dapat berperan  sebagai humas bagi organisasi kerjanya.

Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma komunikasi pemrintah dimana penyampaian komunikasi pemerintah yang tunggal dan  terjadwal dalam gaya komunikasi tradisional, kini telah berubah menjadi majemuk dan anytime dengan channeling yang tidak hanya media masa mainstream, namun berkembang menjadi micro/targeted channel (youtube, blogs, instragram dll).

Hadirnya era digital  dan terjadinya pergeseran pola komunikasi, dengan trend meningkatnya penggunaan internet  seyogyanya menjadi momentum  bagi pucuk pimpinan dalam kelembagaan organisasi pemerintah untuk menjadikan praktisi humas (hubungan masyarakat) atau PR (public relations) dan seluruh SDM  untuk mampu berubah dan beradaptasi dengan  mentrasformasikan diri dalam paradigma baru komunikasi pemerintah.

Langkah Strategis Transformasi Komunikasi Pemerintah

Trasnformasi komunikasi pemerintah sebagai langkah strategis dapat dilakukan dengan  menata ulang rencana komunikasi strategis (strategic communication plan),  sebagai peta jalan perubahan dengan pola kekinian, melakukan market intelejen sehingga strategi komunikasi publik disesuaikan dengan penerima pesan.

Eksistensi praktisi humas, PR atau pengelola informasi publik pada organisasi pemerintah  perlu mendapatkan dukungan dari seluruh SDM yang ada dalam organisasi pemerintah  guna mengoptimalkan sinergitas dalam mempercepat diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah.

Suksesnya diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah perlu didukung dengan penyiapan  konten yang berkualitas (content is the King) dan  data yang akurat sebagai narasi tunggal  sekaligus materi agenda setting terkait kinerja program dan kegiatan guna mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik.

Hal ini sangat diperlukan dalam mendukung  agenda-agenda kerja pemerintah secara keseluruhan, strategisnya positioning  SDM sebagai praktisi humas, PR atau pengelola informasi publik dipertegas dalam riset, Sallot dan Johnson (2006), yang melakukan survei terhadap pers di Amerika Serikat (AS).

Riset tersebut menjelaskanbahwa  44 persen media berita di AS dipengaruhi oleh praktisi humas, yang menjadikan output pekerjaan praktisi humas sebagai agenda setting. Bahkan, surat kabar bergengsi seperti the Washington Post dan New York Times  mendapatkan lebih dari setengah konten mereka berasal dari siaran dan konferensi pers.

Oleh karena itu, praktisi humas harus mampu mentransformasi mindset dari bekerja secara linier dan business  as usual menjadi visioner (think ahead) dan kreatif serta inovatif, berpikir holistik dan lintas sektor (think across), memiliki kompetensi layaknya seorang chief editor atau newsroom head, utamanya dalam meningkatkan kemampuan menghasilkan konten komunikasi publik  yang menarik,  lebih padat, berisi, inovatif dan kreatif dengan mengedepankan pemanfaatan media sosial dalam mengakselerasi diseminasinya.

Strategi komunikasi pemerintah  yang dikembangkan juga harus mampu melayani kebutuhan informasi publik(service delivery culture), membentuk citra positif institusi, memberikan update mengenai apa yang telah, sedang,  dan akan dilakukan, apa manfaatnya bagi masyarakat, merangkul umpan balik dari publik.

Sehingga, Coorporate level strategy dalam merancang manajemen strategi komunikasi pemerintah harus dapat diterjemahkan secara kongkrit sampai dengan tingkatan fungsional level strategy, melalui  perencanaan, implementasi dan evaluasi sebagai suatu kerangka kerja terintegrasi.

Jika kita menganalogikan sebuah paduan suara dan simfoni orkestra, harmonisasi pengelolaan komunikasi pemerintah  sangatlah penting,  mengingat banyak topik, agenda dan kegiatan yang memerlukan pengelolaan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik,  konsistensi dan kejelasan dalam agenda setting  serta narasi tunggal menjadi isu strategis yang perlu terus ditangani secara profesional sehingga dapat berkonstribusi  dalam membangun image positif  tentang kinerja pemerintah.

Kita tentunya berharap dengan paradigma baru komunikasi pemerintah di era digital akan semakin meningkatkan kualitas dan responsif komunikasi pemerintah dalam mendiseminasikan kerja-kerja pemerintah secara efektif.

Dalam hal ini Talkactive.id sangat memperhatikan urusan strategi komunikasi dari segala aspek, dan tak terkecuali juga di pemerintahan. Talkactive.id selalu konsisten dengan metode Confident, Content, dan Performance(CCP) untuk membantu pemerintah dalam menciptakan persepsi positif untuk membangun kepercayaan (trust) dari masyarakat.

Sehingga, efektifitas agenda-agenda pembangunan yang tersebar di berbagai elemen pemerintah dapat terus dipacu sebagai jawaban terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Bagaimana tanggapan kamu, Kawan Bicara?

Share This:

strategi komunikasi di pemerintahan

Pernahkah kamu berfikir bahwa strategi komunikasi dalam pemerintah itu penting? Bagi kamu yang ingin bekerja di pemerintahan harus paham akan hal tersebut. Hal ini karena strategi komunikasi menjadi salah satu kata kunci dalam mengukur efektifitas  penyampaian sebuah gagasan pemerintah terhadap rakyat untuk tujuan bernegara.

Perlu kamu pahami, telah tercipta paradigma baru komunikasi pemerintah yang mengedepankan inovasi  kreatif responsif kekinian, adaptif terhadap perkembangan era digital. Pernyataan tersebut merupakan jawaban terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas serta membangun  kepercayaan publik (Public Trust) terkait dengan kerja-kerja kementerian dan lembaga pemerintah.

Hal ini disebabkan, karena pola komunikasi di era digital telah menyebabkan arus informasi mengalir dengan deras dan cepat, pola-pola komunikasi linier mulai digantikan dengan pola-pola komunikasi simetris, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan internet semakin mempercepat penetrasi pesan ke dalam berbagai elemen masyarakat.

Urgensi Transformasi Komunikasi Pemerintah

Pergeseran pola komunikasi di era digital telah menjadikan citizen journalism sebagai suatu fenomena baru, komunikasi sekarang bukan lagi two-step communication model, tetapi multi-step communication model, yang memposisikan individu menjadi kekuatan baru yang dapat mempengaruhi opini publik sehingga penyajian materi yang kaya data menjadi yang utama (content is the king).

Jika kita mencermati perkembangan pola komunikasi pemerintah di era digital, telah membawa konsekuensi bahwa  petugas humas  organisasi pemerintah sesungguhnya tidak lagi tunggal, namun seluruh pegawai di organisasi pemerintah harus dapat berperan  sebagai humas bagi organisasi kerjanya.

Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma komunikasi pemrintah dimana penyampaian komunikasi pemerintah yang tunggal dan  terjadwal dalam gaya komunikasi tradisional, kini telah berubah menjadi majemuk dan anytime dengan channeling yang tidak hanya media masa mainstream, namun berkembang menjadi micro/targeted channel (youtube, blogs, instragram dll).

Hadirnya era digital  dan terjadinya pergeseran pola komunikasi, dengan trend meningkatnya penggunaan internet  seyogyanya menjadi momentum  bagi pucuk pimpinan dalam kelembagaan organisasi pemerintah untuk menjadikan praktisi humas (hubungan masyarakat) atau PR (public relations) dan seluruh SDM  untuk mampu berubah dan beradaptasi dengan  mentrasformasikan diri dalam paradigma baru komunikasi pemerintah.

Langkah Strategis Transformasi Komunikasi Pemerintah

Trasnformasi komunikasi pemerintah sebagai langkah strategis dapat dilakukan dengan  menata ulang rencana komunikasi strategis (strategic communication plan),  sebagai peta jalan perubahan dengan pola kekinian, melakukan market intelejen sehingga strategi komunikasi publik disesuaikan dengan penerima pesan.

Eksistensi praktisi humas, PR atau pengelola informasi publik pada organisasi pemerintah  perlu mendapatkan dukungan dari seluruh SDM yang ada dalam organisasi pemerintah  guna mengoptimalkan sinergitas dalam mempercepat diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah.

Suksesnya diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah perlu didukung dengan penyiapan  konten yang berkualitas (content is the King) dan  data yang akurat sebagai narasi tunggal  sekaligus materi agenda setting terkait kinerja program dan kegiatan guna mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik.

Hal ini sangat diperlukan dalam mendukung  agenda-agenda kerja pemerintah secara keseluruhan, strategisnya positioning  SDM sebagai praktisi humas, PR atau pengelola informasi publik dipertegas dalam riset, Sallot dan Johnson (2006), yang melakukan survei terhadap pers di Amerika Serikat (AS).

Riset tersebut menjelaskanbahwa  44 persen media berita di AS dipengaruhi oleh praktisi humas, yang menjadikan output pekerjaan praktisi humas sebagai agenda setting. Bahkan, surat kabar bergengsi seperti the Washington Post dan New York Times  mendapatkan lebih dari setengah konten mereka berasal dari siaran dan konferensi pers.

Oleh karena itu, praktisi humas harus mampu mentransformasi mindset dari bekerja secara linier dan business  as usual menjadi visioner (think ahead) dan kreatif serta inovatif, berpikir holistik dan lintas sektor (think across), memiliki kompetensi layaknya seorang chief editor atau newsroom head, utamanya dalam meningkatkan kemampuan menghasilkan konten komunikasi publik  yang menarik,  lebih padat, berisi, inovatif dan kreatif dengan mengedepankan pemanfaatan media sosial dalam mengakselerasi diseminasinya.

Strategi komunikasi pemerintah  yang dikembangkan juga harus mampu melayani kebutuhan informasi publik(service delivery culture), membentuk citra positif institusi, memberikan update mengenai apa yang telah, sedang,  dan akan dilakukan, apa manfaatnya bagi masyarakat, merangkul umpan balik dari publik.

Sehingga, Coorporate level strategy dalam merancang manajemen strategi komunikasi pemerintah harus dapat diterjemahkan secara kongkrit sampai dengan tingkatan fungsional level strategy, melalui  perencanaan, implementasi dan evaluasi sebagai suatu kerangka kerja terintegrasi.

Jika kita menganalogikan sebuah paduan suara dan simfoni orkestra, harmonisasi pengelolaan komunikasi pemerintah  sangatlah penting,  mengingat banyak topik, agenda dan kegiatan yang memerlukan pengelolaan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik,  konsistensi dan kejelasan dalam agenda setting  serta narasi tunggal menjadi isu strategis yang perlu terus ditangani secara profesional sehingga dapat berkonstribusi  dalam membangun image positif  tentang kinerja pemerintah.

Kita tentunya berharap dengan paradigma baru komunikasi pemerintah di era digital akan semakin meningkatkan kualitas dan responsif komunikasi pemerintah dalam mendiseminasikan kerja-kerja pemerintah secara efektif.

Dalam hal ini Talkactive.id sangat memperhatikan urusan strategi komunikasi dari segala aspek, dan tak terkecuali juga di pemerintahan. Talkactive.id selalu konsisten dengan metode Confident, Content, dan Performance(CCP) untuk membantu pemerintah dalam menciptakan persepsi positif untuk membangun kepercayaan (trust) dari masyarakat.

Sehingga, efektifitas agenda-agenda pembangunan yang tersebar di berbagai elemen pemerintah dapat terus dipacu sebagai jawaban terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Bagaimana tanggapan kamu, Kawan Bicara?

Share This:

More Articles

News

Menu